Pelni: Pelayarana Nasional Indonesia ataukah Pelayaran Nepotisme Indonesia

MAKASAR  SULAWESI SELATAN - Apakah PT Pelni singkatan dari Pelayaran Nasional Indonesia ataukah Pelayaran Nepotisme Indonesia.

Demikian dikatakan 
Dedi Suwanto penumpang Kapal PT Pelni jurusan Makasar Papua, saat dikonfirmasi oleh awak media indonesiasatu, seusai berlabuh di pelabuhan makasar, Senin (04 /12/2023).

Baca juga: Penangkapan Intel Asing di Kaltara, Dave Laksono Minta Pemerintah Tingkatkan Keamanan Negara

Disampaikannya bahwa,  
diatas kapal masih marak penumpang ilegal tanpa tiket hingga dengan berjejalnya mereka itu membahayakan keselamatan penumpang legal lainnya. 

Sangat disayangkan penumpang ilegal itu di bekingi oknum petinggi karyawan PT Pelni, " ujar Dedi.

Baca juga: Kapal Terbakar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap, Hermanto Harap KKP Perkuat Kebijakan Sektor Kelautan

Lanjut Dedi, diketahuinya bahwa,  para pedagang bertahun-tahun tidak dibina hingga di dalam kapal nampak seperti pasar tradisional, kinerja petugas keamanan terkesan tidak bisa menjamin keamanan barang milik penumpang.

Juga anak perusahaan PT PIDC melanggar aturan surat edaran NO:SE-06/MBU/2014.
Semua itu bentuk nepotisme yang di lakukan oknum dan bisa mengakibatkan konflik dalam mewujudkan visi dan misi PT PELNI, " kata Dedi.

Baca juga: Christina Aryani Minta Pemerintah Jamin Keselamatan WNI di Sri Lanka

Menurutnya, setelah ngobrol dengan mereka, saya mengetahuinya bahwa banyak vendor dari anak perusahaan PT PIDC di bayar sampai milyaran rupiah.

Maka dari itu, saya minta Menteri BUMN harus segera mengintrusikan Direktur PT Pelni Tri Andayani harus tegas membuat aturan dari segi SDM karena di indonesia ada sekitar 50?ri populasi indonesia yang anak mudanya masih nganggur.

Baca juga: KunjungI Nagekeo, DPD RI Advokasi Konflik Masyarakat Adat dan PT Lisindo Sentosa

Saya berharap Mentri BUMN Jangan hanya merubah warna dari segi fisik Kapal tetapi harus merubah sistem kinerja dan SDM karyawan PT PELNI dengan anak perusahaannya.

Juga, apabila Tri Andayani tidak bisa menjalankan jargon AKHLAK, menteri BUMN mestinya mencopot dan mengganti dengan orang baru yang mampu sesuai dengan misi presiden jokowi,  revolusi MENTAL, " ujarnya. (Resky P).

Baca juga: DPR RI Batalkan Pelaksanaan Pengadaan Gorden Rumah Jabatan Anggota di Kalibata